Analisis Yuridis Sistem Proporsional Terbuka Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

Tody Valery, Mirza Nasution, Mahmud Mulyadi, Syarifah Lisa

Abstract


Penelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu legislatif di Indonesia karena munculnya pemikiran untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka lebih tepat dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup karena sistem ini sesuai dengan karakteristik kedaulatan rakyat yang dipegang oleh Indonesia dan dapat menghasilkan wakil rakyat yang lebih banyak. akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu proporsional terbuka ini berpotensi melemahkan peran partai sehingga partai politik tidak hanya kehilangan legitimasi dari masyarakat tetapi juga kehilangan perannya sebagai wadah rekrutmen politik, peran dalam meningkatkan pendidikan dan partisipasi politik. Penerapan sistem pemilu proporsional terbuka juga berdampak pada biaya kampanye atau biaya politik yang cenderung mahal sehingga menimbulkan beberapa kasus jual beli suara

Keywords


Sistem Pemilu, Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Parlemen

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. (2005). Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik), XXI, (2).

Asfar, Muhammad. (2001). Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial. Airlangga University Press.

Agun Gunandjar Sudarsa. (2008). “Sistem Multipartai Di Indoensia”, Jurnal Legislasi Indonesia, 5 (1).

Didik Supriyanti dan Lia Wulandari. (2013). Basa-Basi Dana Kampanye : Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu, Jakarta: Yayasan Perludem.

Hanta Yudha A.R. (2010). Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 38.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230133036-20-894108/muhammadiyah-dukung- sistem-pemilu-proporsional-tertutup-coblos-partai

https://news.detik.com/berita/d-6489055/ini-kelebihan-pemilu-sistem-proporsional-tertutup-di-mata- ketua-kpu

Jamaluddin, Jamaluddin. (2021). "Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen UUD NRI 1945." PhD diss., Universitas Islam Riau.

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2).

Martha Pighome, (2011). “ Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (2).

Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia : Penguatan Demokrasi Patronase?, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1).

Nur Hidayat Sardini. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta, Fajar media press.

Permohonan Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi

Tundjung Herning Sitabuana. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta :konstitusi press.

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2).

Winarno Surakhmad. (1978). Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR