Efektivitas Tata Kelola Pengelolan Sampah Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Arnektus Simbolon, Budiman Ginting, Rosnidar Sembiring, Yefrizawati Yefrizawati

Abstract


Sampah harus dikelola dengan baik, jika sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan pencemaran udara, karena sampah dapat mengandung gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia. Penanganan pengelolaan sampah harus melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, Pengelolaan sampah yang baik, dapat _ dilakukan dengan prinsip 3 R yaitu : Mengurangi adalah mengurangi segala sesuatu _ sesuatu yang menghasilkan sampah, Menggunakan kembali adalah memanfaatkan sampah yang masih ada _ dapat digunakan, untuk fungsinya sama, atau fungsi lainnya, sedangkan Recycle adalah mengolah kembali, atau mendaur ulang sampah menjadi barang produksi yang berguna dan baru. _ Dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam undang-undang. Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pohon permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. N0.18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah?, Bagaimana permasalahan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng?, dan Bagaimana solusi hukum dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam sistem pengelolaan sampah di Tapteng? Kajian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara, penelitian kepustakaan (Library Research), atau data sekunder yang meliputi buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode Yuridis Normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola sampah. pengelolaan sampah di Kabupaten Tapteng Tengah, Kendala hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam hal pengelolaan sampah, dan untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah Kabupaten Tapteng dalam pengelolaan sampah di Tapteng. TPA Aek Nabobar (Tempat Pembuangan Akhir) Kecamatan Pinagsori Kabupaten Tapanuli Tengah dan wawancara kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapteng.

Keywords


Pengelolaan sampah, Gunakan kembali, Kurangi, Daur Ulang

Full Text:

PDF

References


Harjasoemantri Koesnadi. (1991). Hukum tata lingkungan. Yogjakarta: Universitas Gajah Mada.

Ibrahim Jhony. 2008. Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normarif. Surabaya: Bayu Media.

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

Moleong, Lexy J, (2014), Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya.

Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan sampah

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.7 Tahun 1956 Tentang pembentukan Derah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Utara.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Parameter Pencemaran Baku Mutu Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Tentang Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Rumah Tangga Sejenis dalam bentuk kebijakan dan strategi daerah ( JAKSTRADA).

Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 75 Tahun 2019, Tentang Peta Jalan pengurangan sampah oleh preodusen.

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun2013 , tentang Pengelolaan sampah

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta. Nomor 3 Tahun 2013, tentang Pengelolaan sampah

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor.34 Tahun 2022, tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Perda Kota Depok No 14 Tahun 2001 tentang Pengelolahan Persampahan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 17 tahun 2011, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR