Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia Selat Malaka Yang Dilakukan Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan

Josia Suarta Sembiring, Mahmud Mulyadi, Sutiarnoto Sutiarnoto, Fajar Khaify Rizky

Abstract


Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah diatur oleh beberapa aturan hukum, seperti Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum pemerintah Indonesia berusaha memberikan sanksi yang tegas dan efektif untuk menekan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut yang berasal dari keterbatasan struktur hukum, kendala substansi hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat upaya penegakan hukum dan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan menjadi tidak efektif.

Keywords


Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif

Full Text:

PDF

References


Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Review Pengadilan Perikanan dan Hakim Ad-Hoc Perikanan”, melalui https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/10762-review-pengadilan-perikanan-dan-hakim-ad-hoc-perikanan, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

Jamilah, A. (2020). “Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982”, Mulawarman Law Review, 5 (1)

J.G. Starke. (2008). Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Media Online Kumparan News, “Tangkap Ikan Tanpa Izin, Nahkoda Kapal Asal Malaysia Jadi Tersangka”, melalui https://kumparan.com/kumparannews/tangkap-ikan-tanpa-izin-nakhoda-kapal-asal-malaysia-jadi-tersangka-1550636372339470075/full, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 10.10 Wib.

Munawaroh, S. (2019). “Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)”, Mimbar Yustitia, 3 (1).

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

Rahman, Z. (2015). "Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Ilegal Fishing", Jurnal Rechtsvinding.

Sitepu, D.A, (2022). “Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Muda Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit (Studi di RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai)”, Jurnal Pencerah Bangsa (JPB), 1 (2), 14.

Surakhmad, W. (1987). Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR