Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Terhadap Anak

Pantun Marojahan Simbolon, Madiasa Ablizar, M Ekaputra, Chairul Bariah

Abstract


Kebijakan pidana menangani kejahatan terhadap anak, mengunggah video, atau foto atau konten negatif yang melibatkan anak di media sosial tidak cukup dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahkan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UUITE) dinilai belum mampu menanggulangi kejahatan terhadap anak sebagai korban di media sosial. Kebijakan substantif yang mengatur pencegahan kejahatan melalui media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan terhadap anak, dan bagaimana kebijakan yang berlaku, serta pencegahan kejahatan yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak dari kejahatan media sosial. Jenis penelitian ini adalah normatif, deskriptif dan preskripsi. Analisis data kualitatif. Menganalisis permasalahan dengan mengambil pendekatan hukum (statutes of Approach) dan pendekatan kasus (case Approach), bukan studi kasus atau studi putusan pengadilan. Tesis ini tidak mengkaji putusan pengadilan, namun menguraikan berbagai kasus yang muncul di media sosial mengenai kejahatan terhadap anak

Keywords


Kebijakan Kriminal, Kebijakan Substantif, Kebijakan Aplikatif, Kejahatan Terhadap Anak, Media Sosial, Kejahatan Terhadap Anak

Full Text:

PDF

References


Arief, Barda Nawawi. (2011) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, Romli. (1992). Masalah Bantuan Terhadap Korban Tindak Pidana, Jakarta: BPHN.

Bakhri, Syaiful. (2010). Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Total Media P3IH UMJ.

Danrivanto Budhijanto. (2013). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensinya, Bandung: Refika Aditama.

Eddyono, Supriyadi Widodo & Erasmus A. T. Napitupulu. (2013). Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Indonesia.

Ekaputra, Mohammad & Abul Khair. (2010). Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, Medan: USU Press.

Fuady, Munir. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.

Kartanegara, Satochid. (1955). Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana, Buku Kedua, Disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun.

Krisnawati. (2006). Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Makarim, Edmon. (2000). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, Bagir. (2004). Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik, Jakarta: UII Press.

Marzuki, Laica. (2006). Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mulyadi, Mahmud. (2008). Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Prayitno, Kuat Puji. (2012). Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Prodjohamidjojo, Martiman. (2009). Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), Bandung: Mandar Maju.

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. (2003). Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju.

Schafer, Stephen. (1968). The Victim and His Criminal, New York: Randam House.

Sitompul, Asril. (2005). Hukum Telekomunikasi Indonesia, Bandung: BooksTerrace & Library.

Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Sofian, Ahmad. (2012). Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema & Solusinya, Jakarta: Sofmedia.

Sudarsono. (2008). Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. (2006) Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Sukinta. (1997). Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi TIndak Pidana Dalam Proses Pidana, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Syahrani, Ridwan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.

Taft, Donald R. & Ralph W. England. (1966). “Criminology”, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol. 57, No. 1.

Wattimena, Reza A.A. (2012). Filsafat Anti Korupsi, Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi, Yogyakarta: Kanisius.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR