Pelaksanaan Program Bela Negara Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan

Lusi Tutur Mulia

Abstract


Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Konsep Bela Negara merupakan sikap, tindakan, dan perilaku yang dilakukan atas kesadaran dirisendiri dengan dilandasi pemikiran untuk melindungi dan menjaga kedaulatan serta eksistensi negara. Mahasiswa/i sebagai generasi muda penerus bangsa wajib memiliki nilai-nilai bela Negara didalam dirinya sebagai bekal untuk menjadi pemimpin Negara di masa yang akan datang. Kesadaran bela negara pada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, dan kemampuan awal bela negara. Proses pembentukan Pancasila yang didasarkan pada ilmu geopolitik sebagaimana telah diuraikan oleh Bung Karno di dalam sidang BPUPK pada tahun 1945 perlu dipelajari secara seksama oleh bangsa Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan eksistensi bangsa Indonesia. Konsep geopolitik yang menjiwai Pancasila itulah yang seharusnya mewarnai proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya, sehingga keberlangsungan Pancasila dalam menjaga persatuan nasional Indonesia, dapat terus terpelihara. Kenyataan geopolitik menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menghadapi global extraordinary networks. Global extraordinary networks memiliki kekuasaan yang besar pada prakteknya tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh negara tertentu yang terkadang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan nasional Indonesia

Keywords


Bela Negara, Hukum Kewarganegaraan

Full Text:

PDF

References


Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Kris Wijoyo Soepandji. (2018). “Konsep Bel Onsep Bela Negara D A Negara Dalam Perspektif Ke Am Perspektif Ketahanan Nasional”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (3).

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

RM. A.B. Kusuma. (2009). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 156-159.

Simon Winchester. (2004). The Day The World Explode 27 August 1883, London: Penguin, 309-312

Surakhmad, W. (1987). Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito.

Swiss Neutrality, (the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) dan the Federal Department of Foreign Affairs (DFA), 4th Revised Edition). 1-3.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR