Pembuktian Kreditor Lain Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn)

Maruly Agustinus Sinaga, Sunarmi Sunarmi, Idha Aprilyana Sembiring, Yefrizawati Yefrizawati

Abstract


Dalam permohonan pernyataan pailit, penting untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo belum dibayar. Selanjutnya, pembuktian adanya kreditor lain dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) yang memungkinkan kreditor mengajukan permohonan penundaan jika mereka percaya bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kedua persyaratan ini dalam kasus PKPU. Jadi, hakim harus memastikan bahwa persyaratan undang-undang telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan.

Keywords


Pembuktian, Kreditor Lain, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Full Text:

PDF

References


Akhyar, Muhammad Adnan dan Eha Kurniasih, “Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Untuk memprediksi Potensi Kebangkrutan dengan Pendekatan Altman (Kasus Pada Sepuluh Perusahaan di Indonesia)”, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol. 4, No. 1, (2000).

Aprita, Serlika, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Malang : Setara Press, 2018.

Fuady, Munir, Hukum Pailit, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2007.

Irawan, Bagus, Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi, Bandung: Alumni, 2007.

Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Kale, Gedalya Iryawan, “Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 1, (2018).

Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51)

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Lontoh, Rudy A., et al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001.

Nurdin, Andriani, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Bandung : PT. Alumni, 2012.

Rusli, Tami, Hukum Kepailitan di Indonesia, Lampung : UBL Press, 2019.

Sanjaya, Umar Haris, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.

Sastrawidjadja, Man S., Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung : PT Alumni, 2005.

Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 1137-1146.

Sinaga, Syamsudin M., Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2012

Sjahdeini, Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Jakarta : Kencana, 2016.

Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi II, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.

Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Widjaja, Gunawan, Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit, Jakarta : Forum Sahabat, 2009.

Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, Gorontalo : Ideas Publishing, 2019.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR