Analisis Hak Atas Perlindungan Hak Cipta Sebagai Delik Aduan

Andre Reizagi Sitepu, Jelly Leviza, Wessy Trisna

Abstract


Perlindungan hukum merupakan prinsip yang universal dalam setiap negara hukum dimanapun. Perlindungan tersebut pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak dari setiap warga negara dari tindakan orang lain maupun negara yang mengakibatkan kerugian baginya. Hal demikian juga dengan eksitensi Hak Cipta di Indonesia perlu dilindungi ditegah maraknya tindakan pelanggaran Hak Cipta. Untuk melindungi Hak Cipta dalam dinamika perubahan mengenai penindakan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta digunakan delik aduan yang mana sebelumnya adalah delik biasa. Tentu hal ini perlu dipertimbangkan secara jernih ditengah maraknya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Untuk itu dalam penulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu: Bagaimana mekanisme perolehan perlindungan hak cipta melaluin Delik aduan?; Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta; Bagaimana perlindungan hak cipta sebagai Delik aduan? Metode penelitian dalam tesis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undang tentang Undang-Undng Hak Cipta kemudian dengan mensistematiskannya dengan bahan hukum sekuder yaitu studi kepustakan ataupun dokumen hukum yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian dalam tesis ini menjelaskan Undang-Undang Hak Cipta meruapakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum yang bersifat lex specialis dalam melakukan penyidikan hingga penuntutan para pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Pertanngungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta ddapat dijatuhi pidan denda maupun penjara secara kumulatif dan alternatif. Penegakan hukum pidana dalam kerangka perlindungan hukum Hak Cipta pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan berdasarkan delik aduan. Delik aduan tersebut didasari alasan-alasan hukum masuk akal yang bersifat konsepsional maupun praktikal.

Keywords


Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Delik Aduan

Full Text:

PDF

References


Aan Priyatna, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam pembuatan E-Book, Tesis, Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.

Akmad Munawar dan Taufik Effendy, Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Al’Adl, Vol. VIII, No. 2, 2016.

Budi Agus Riwandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Evi Retno Wulan dan Heru Kuswanto, Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 4, 2020.

Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, 2018.

Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 42-51)

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Roisah, Kholis, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Malang: Setara Press, 2015

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 1137-1146.

Ujang Badru Jaman, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1, 2021.

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR