Implikasi Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Muhammad Syafrizal Amri, Alvi Syahrin, Marlina Marlina, Edi Yunara

Abstract


Urgensitas lembaga kejaksaan menerapkan keadilan restoratif yaitu untuk menguatkan kedudukan Kejaksaan selaku pengendali perkara/dominus litis, untuk mengatasi dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia yang terkesan membebani negara, untuk memenuhi suatu kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Implikasi yuridis pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu terjadinya pengesampingan terhadap ketentuan yang lebih tinggi yaitu KUHP dan KUHAP, kemudian dalam pelaksanaannya para pihak harus melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dibuat, dan apabila tidak melaksanakannya penuntut umum dapat mencabut keputusan penghentian penuntutan dan melanjutkan penuntutan. Pelaksanaan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Pada wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum efektif yang dipengaruhi beberapa faktor yaitu, faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya hukum

Keywords


Implikasi Yuridis, Jaksa, Keadilan Restoratif

Full Text:

PDF

References


Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, UBELAJ, 3 (2), hlm. 144.

Harahap, M. Y. (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 178.

Lidya Maharani Hasibuan, Marlina, M. Hamdan, dan U.M. Barus. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, USU Law Journal, 3 (3), hlm. 64-71.

Muladi. (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: BP Universitas Diponegoro, hlm. 14.

Rahadjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 82

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

RM. Surahman. (1996). Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, hlm. 83.

Setiyono. (2006). Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan, Lex Jurnalica, 4 (1), hlm 20.

Sitepu, D.A, (2022). “Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Muda Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit (Studi di RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai)”, Jurnal Pencerah Bangsa (JPB), 1 (2), 14.

Soekanto. S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115.

Soekanto, S. (2007). Pokok-pokok Sosiologi Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 112.

Surakhmad, W. (1978). Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito.

Zumhana, F, Disampaikan dalam pengarahan umum dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum kepada seluruh Jaksa pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Dan Cabang Kejaksaan Negeri di sebaran wilayah Republik Indonesia, melalui video teleconfrence pada hari Selasa, Pukul 08.00 WIB.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR