PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DI EKSEKUSI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)

Fajaruddin Fajaruddin

Abstract


Pasal 280 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa seorang hakim pengawas dan pengamat melakukan tugas untuk mengawasi dan mendapat hal yang terbukti menjalankan keputusan yang di keluarkan oleh pengadilan telah dilaksanakan dengan semestinya, hakim pengawas dan pengamat menyelenggarakan sebuah program pengamatan agar penelitian demi berjalannya hukuman bagi seorang narapidana, yang dapat di peroleh dari pelaku atau pembinaan yang dilakukan lembaga permasyarakatan juga dapat pengaruh terhadap masing-masing narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika pelaksanaannya dimulai adanya penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menghunjuk satu hakim pengawas, lalu berdasarkan surat tersebut Hakim Wasmat melaksanakan tugasnya datang ke Lapas untuk melihat segala bentuk kondisi dari narapidana yang sudah dieksekusi dari segi subjeknya, sarana dan prasarana Lapas. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika adalah Lebih memaksimalkan waktu terhadap pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Lapas untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan pengamatan.

Full Text:

PDF

References


Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1088/Pid.B/2013/Pn.Mks) (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group. Ayu Desiana.“Analisis konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol 6 No 2 (2013): Inovatif. Haryanto Dwiatmodjo. “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Yogyakarta)”. Dalam Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei. Hukum Online, “Kapan Putusan Pengadilan dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap”, melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 13 Februari 2019, Pukul 08:30 Wib. Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press). Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Group. Yusri Munaf. 2016. Hukum Administrasi Negara. Cetakan Pertama. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 LOKASI KANTOR