Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 3745/Pid.Sus/2019/PN-Mdn)

Abstract

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari- hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah internet. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya tindakan perundungan (bullying) secara verbal yang terjadi di dunia maya, berupa perbuatan mencela, mengejek, dan bahkan memberikan sebuah ancaman di media sosial dilakukan oleh satu orang atau lebih atau dilakukan oleh oknum dengan tujuan tertentu kemudian dikenal dengan istilah cyberbullying. Cyberbullying merupakan kejahatan dalam kasus teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya sehingga termasuk ke dalam bagian dari cybercrime. Kekerasan dunia maya atau cyberbullying jika dibandingan dengan kekerasan secara fisik lebih menyakitkan, pada umumnya korban cyberbullying mengalami depresi dan mendapat perlakukan yang tidak manusiawi dari para pelaku cyber bullying. Undang-Undang No 19 Tahun 2016, terdapat dalam pasal 45B menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun tujuan penelitian dari penulisan yang dilakukan penulis, yaitu: Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying di Indonesia, Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal.